KABARBURSA.COM – Kebijakan baru Malaysia yang memperketat impor kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dinilai tidak hanya berdampak pada produsen otomotif, tetapi juga berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap mobil listrik dengan harga terjangkau.
Mulai 1 Juli 2026, pemerintah Malaysia mewajibkan setiap kendaraan listrik Completely Built-Up (CBU) yang diimpor memiliki nilai Cost, Insurance and Freight (CIF) minimal 200.000 ringgit atau sekitar USD49.160 serta tenaga motor sedikitnya 180 kW.
Aturan tersebut membuat sejumlah model kendaraan listrik asal China yang selama ini mengisi segmen harga menengah tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk ke pasar Malaysia.
Data Departemen Transportasi Jalan Malaysia (JPJ) menunjukkan merek-merek asal China, di luar Proton yang berafiliasi dengan Geely, menguasai sekitar 60 persen pasar kendaraan energi baru Malaysia sepanjang 2025.
Namun model-model seperti BYD Dolphin, BYD Atto 3 varian dasar, Zeekr 7X hingga Chery Omoda E5 kini terdampak oleh regulasi baru tersebut karena berada di bawah batas harga maupun spesifikasi tenaga motor yang dipersyaratkan.
Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai kebijakan tersebut memang memberi perlindungan bagi industri domestik, tetapi di sisi lain berpotensi membatasi pilihan konsumen.
"Dari sudut pandang konsumen, pembatasan di Malaysia berpotensi mengorbankan akses dan keterjangkauan EV secara signifikan," kata Yannes kepada KabarBursa.com, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, ketentuan nilai minimum CIF dan daya motor akan mengerek harga kendaraan listrik impor sehingga semakin sulit dijangkau masyarakat.
"Kebijakan yang menetapkan nilai cost, insurance, and freight minimum RM200.000 dan daya motor 180 kW akan mendorong harga ritel CBU naik hingga RM300.000 ke atas, sehingga menutup pilihan EV terjangkau bagi mayoritas masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah," ujarnya.
Yannes menilai berkurangnya tekanan kompetisi juga dapat membuat produsen lokal tidak memiliki insentif kuat untuk menghadirkan produk dengan harga lebih kompetitif.
"Tanpa tekanan kompetitif dari impor murah, model CKD lokal berisiko tidak mampu mengisi celah dengan harga kompetitif, melainkan hanya menyesuaikan harga sesuai kemampuan produsen," katanya.
Ia mengingatkan kondisi tersebut dapat memperlambat target elektrifikasi kendaraan di Malaysia. "Akibatnya, transisi EV berpotensi menjadi privilese hanya kepada kelompok berpenghasilan tinggi, sementara target adopsi nasional pada 2030 bisa semakin sulit tercapai karena pasokan yang terjangkau secara sistematis dibatasi," ujar Yannes.
Menurut dia, pada akhirnya beban dari kebijakan proteksi tersebut justru akan ditanggung oleh konsumen.
"Alih-alih transisi energi, konsumen middle income class justru dipaksa membayar 'pajak proteksi terselubung' untuk menyubsidi margin keuntungan produsen lokal," katanya.
Pemerintah Malaysia menyatakan regulasi baru tersebut bertujuan menarik investasi berkualitas tinggi, meningkatkan transfer teknologi, dan memperkuat rantai pasok industri kendaraan listrik nasional.
Namun, di sisi lain kebijakan tersebut sekaligus mempersempit ruang bagi kendaraan listrik impor berharga terjangkau yang selama ini menjadi motor pertumbuhan pasar EV di negara tersebut.(*)
