KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan kesiapan Indonesia untuk tampil sebagai mitra aktif dalam merumuskan tata kelola global kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Posisi yang diusung tidak netral. Indonesia membawa perspektif negara berkembang—sebuah sudut pandang yang kerap terpinggirkan dalam diskursus global.
Pernyataan itu disampaikan dalam sesi IMFC Early Warning Exercise, bagian dari rangkaian IMF-World Bank Spring Meeting yang berlangsung pada 13–17 April di Washington, DC. Forum ini menjadi arena pertukaran gagasan. Sekaligus ruang antisipasi terhadap risiko global yang kian kompleks.
Menurut Purbaya, keterlibatan Indonesia dalam AI telah berevolusi. Dari sekadar tahap embrional menuju integrasi yang semakin menyeluruh dalam denyut perekonomian nasional. Transformasi ini berlangsung progresif, meski tidak tanpa tantangan.
Pada 2025, sektor teknologi informasi dan komunikasi mencatatkan capaian impresif. Pertumbuhannya mencapai 8,35 persen—angka tertinggi sepanjang sejarah sektor tersebut. Sebuah lonjakan yang mencerminkan akselerasi digital yang semakin masif.
Fondasi pertumbuhan itu tidak hadir secara instan. Lebih dari 12.000 kilometer jaringan serat optik telah terhampar, memperkuat konektivitas nasional. Di saat yang sama, kapasitas satelit nasional mencapai 150 Gbps, menjadi tulang punggung transmisi data di era ekonomi digital.
Indonesia pun terus mengonsolidasikan ekosistem AI domestik. Tujuannya jelas: memastikan peningkatan produktivitas dapat dimaksimalkan di dalam negeri. Namun demikian, pintu kolaborasi global tetap terbuka lebar. Dalam posisi ini, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengembang solusi berbasis AI.
Meski optimisme mengemuka, kewaspadaan tetap dijaga. Pemerintah mencermati berbagai risiko sistemik—mulai dari potensi gelembung aset akibat euforia investasi AI, disrupsi pasar tenaga kerja karena otomatisasi, hingga meningkatnya konsentrasi pasar oleh platform global.
Tak berhenti di situ. Risiko terhadap stabilitas keuangan akibat pengambilan keputusan berbasis AI juga menjadi perhatian serius. Begitu pula erosi fiskal yang dipicu aktivitas digital lintas yurisdiksi, sebuah fenomena yang semakin sulit dikendalikan.
Dalam konteks global, Indonesia menyatakan kesiapan untuk mendorong mekanisme peringatan dini khusus AI. Langkah ini diarahkan untuk mengantisipasi potensi risiko keuangan sistemik yang dapat menjalar lintas negara.
Dukungan lain yang disiapkan bersifat lebih luas. Indonesia ingin memastikan bahwa manfaat AI tidak terakumulasi pada segelintir pihak saja. Distribusinya harus merata, menopang pertumbuhan global yang lebih adil dan berkelanjutan.
Di sela agenda IMF-World Bank Spring Meeting, Menteri Keuangan juga menggelar sejumlah pertemuan bilateral. Mitra pembangunan dan negara sahabat menjadi bagian dari dialog intensif tersebut.
Salah satunya adalah pertemuan dengan Mathias Cormann, Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dalam kesempatan itu, OECD menyatakan dukungan terhadap proses aksesi Indonesia. Tidak hanya itu, dukungan juga mencakup penguatan kapasitas institusional dan pengembangan pengetahuan bagi Lembaga Nasional Single Window (LNSW). Sebuah langkah yang mempertegas posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi global yang terus berevolusi.(*)
