KABARBURSA.COM - Komisi XII DPR RI mengkritik keras klaim PT PLN (Persero) yang menyatakan sistem kelistrikan nasional sudah bebas dari pemadaman bergilir sejak 21 Juni 2026. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di luar Pulau Jawa justru menghadapi kondisi krisis listrik yang parah.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sigit Karyawan Yunianto, mengungkapkan kejengkelannya terhadap laporan sepihak dari manajemen PLN.
Menurut dia, kondisi kelistrikan di wilayah luar Jawa, khususnya Pulau Kalimantan, saat ini sangat memprihatinkan. Memang pasokan listrik tidak lagi mengalami pemadaman, tapi justru bergiliran menyala.
"Setelah mendengarkan pemaparan bahwa ada satu poin yang saya agak sedikit geli yaitu 21 Juni 2026 itu sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir tetapi realitanya sekarang berubah pak, menyalanya bergilir,” ujar Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Direksi PLN, pada Kamis, 2 Juli 2026.
“Ini terjadi pak, jangan melihat hanya yang kita lihat itu di Pulau Jawa. Ini di Kalimantan yang sumber energinya dari Kalimantan sampai hari ini sudah menyalanya bergilir pak," lanjutnya.
Sigit mendesak PLN untuk jujur dan transparan kepada publik mengenai defisit daya serta gangguan pembangkit yang terjadi.
Ia menilai, PLN harus mengedukasi masyarakat secara rinci mengenai kapasitas megawatt yang hilang, cadangan operasi, hingga kondisi riil stok batu bara. Terlebih, muncul isu di kalangan dunia usaha bahwa para pengusaha batu bara sepakat menghentikan suplai ke PLN akibat penurunan produksi nasional.
Selain masalah teknis, Sigit juga mempertanyakan kesehatan finansial PLN dan menuntut transparansi mengenai arus kas perseroan.
Ia mencurigai adanya tekanan pembayaran dari PLN kepada para produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) serta pemasok energi primer yang berpotensi mengganggu operasional sistem kelistrikan.
Apa Tanggapan PLN?
Merespons kritik tajam tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengakui adanya keterbatasan pasokan batu bara kalori tinggi di atas 4.500 yang menjadi pemicu utama masalah tersebut.
Sebagai solusi jangka menengah dan panjang, PLN tengah melakukan modifikasi teknis atau retrofit pada seluruh lini pembangkit listrik tenaga uap milik perseroan.
"Produksi batu bara kalori 4.500 ke atas semakin berkurang, untuk itu kami tim PLN melakukan adjustment di mana kami saat ini langsung melakukan retrofit pada pembangkitan kami. Kami sudah berhasil melakukan retrofit secara skala kecil, pilot project di Surabaya, dan berhasil dengan baik mengurangi kalori yang tadinya 4.600 menjadi 4.100 sampai 4.200," kata Darmawan.
Darmawan menambahkan bahwa langkah penurunan spesifikasi kalori batu bara ini juga mulai disosialisasikan kepada para mitra IPB agar diadopsi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement).
Di sisi lain, PLN mengklaim terus berupaya mengejar target bauran energi hijau 100 Gigawatt dari Presiden Prabowo Subianto demi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak dan menekan biaya pokok produksi.
Terkait ketimpangan pasokan di wilayah Sumatra, Darmawan membenarkan bahwa keandalan sistem transmisi di wilayah tersebut belum merata.
Sistem kelistrikan Sumatra bagian selatan saat ini mengalami surplus daya, namun evakuasi energi ke wilayah utara terhambat oleh infrastruktur transmisi pantai barat yang masih lemah. Untuk itu, PLN berjanji mempercepat penguatan jaringan transmisi mulai dari Bengkulu, Sumatra Barat, Padang Sidempuan, hingga menjangkau wilayah Aceh demi menormalisasi pasokan listrik nasional.(*)
