KABARBURSA.COM - Rencana pemerintah dalam menggarap pembangunan infrastruktur pada 2026 diklaim bakal menjadi katalis positif bagi emiten BUMN karya.
Diketahui, alkoasi dana pembangunan infrastruktur telah masuk ke dalam anggaran fungsi ekonomi sebesar Rp820,37 triliun pada tahun 2026.
Beberapa waktu lalu, Panja Banggar DPR menyampaikan jika pemerintah menetapkan 219 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RKP 2026.
Dari penetapan itu, di antaranya ialah 212 proyek lanjutan dari periode sebelumnya dan 7 proyek baru arahan presiden. Dari proyek lanjutan itu, 88 diklaim sudah selesai secara fisik namun masih butuh dukungan lanjutan.
Berapa besar Dana PSN di RAPBN 2026?
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diusulkan dana sebesar Rp118,5 triliun. Dalam Nota Keuangan dirincikan, target output 2026 mengalami perubahan beberapa proyek.
Dokumen Nota Keuangan dirinci, target output 2026 mengalami pergeseran komposisi proyek seperti jalan tol baru hanya 28,19 km, sementara jalan nasional 194,75 km, preservasi 1.507,08 km, jembatan 3.954,74 meter, 15 bendungan on-going, jaringan irigasi baru 4.000 ha, dan rehab 100.000 ha.
Adapun di satu sisi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengonfirmasi jika pagu tahun 2026 sebesar Rp28,49 triliun yang akan dipergunakan untuk konektivitas transportasi.
Katalis Positif Emiten BUMN Karya
Besaran pagu PU dan Kemenhub plus 212 PSN diyakini bisa memberi katalis positif untuk kontraktor BUMN seperti PTPP, ADHI, WIKA, WSKT jika eksekusinya disiplin.
Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan mengatakan rencana pemerintah tersebut berpotensi memberikan angin segar bagi BUMN karya untuk ambil peran.
"Termasuk di dalamnya, infrastruktur yang mendukung hilirisasi," ujar dia kepada Kabarbursa.com, dikutip, Senin, 15 September 2025.
Herry mengatakan BUMN Karya memiliki peluang besar di wilayah, seiring dengan rencana pemerintah melakukan realokasi anggaran transfer daerah yang dikelola atau dititipkan di Kementerian/Lembaga (K/L), khususnya untuk pembangunan.
"Sebelumnya kan untuk anggaran program, misalnya pembangunan sekolah di daerah, langsung ditransfer ke daerah. Ke depan, rencananya akan dikelola oleh K/L. Ini juga peluang bagi BUMN karya," tandasnya.
Karena itu, lanjut dia, yang perlu dilakukan oleh BUMN karya saat ini adalah memperkuat kapasitasnya agar siap menerima pekerjaan-pekerjaan tersebut.
"Ini juga pekerjaan rumah bagi Danantara untuk segera melakukan restrukturisasi BUMN karya agar lebih siap. Baik dari segi pendanaan maupun pengelolaan asetnya," sebutnya.
Namun begitu, Herry berharap adanya restrukturisasi dengan cara pembagian kerja berdasarkan wilayah. Mengingat, masih terdapat tujuh BUMN karya saat ini.
"Sekarang kan masih beroperasi di ceruk yang sama, mereka bebas beroperasi di mana saja sesuai dengan proyek. Saatnya BUMN karya berpusat di daerah agar bisa turut membantu pemerataan pembangunan dengan kualitas yang baik," ungkapnya.
Adapun, terdapat empat BUMN karya yanng terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT PP (Persero) Tbk (PTPP), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk) (WIKA).
Kendati demikian dari empat emiten tersebut, dua di antaranya yaitu WSKT dan WIKA terpantau masih disuspen BEI per Senin, 15 September 2025. Dengan begitu, hanya dua emiten yang masih aktif diperdagangan yakni ADHI dan PTPP.
Kinerja Adhi Karya dan PT PP
Pada semester I 2025, laba yang diatribusikan Adhi Karya sebesar Rp7,54 miliar, turun 45,2 persen dibanding periode serupa tahun lalu yakni Rp13,77 miliar.
Laba ventura Adhi Karya pada semester I sebesar Rp186,23 miliar, menurun dibanding periode yang sama tahun lalu senilai Rp327,87 miliar.
Kendati begitu, laba bruto Adhi Karya di pertengahan tahun ini mengalami kenaikan 9,82 persen sebesar Rp572,87 miliar dibanding Rp521,66 secara tahunan.
Adapun pendapatan usaha ADHI pada periode tersebut Rp5,6 triliun, menyusut 32,9 persen dibanding periode serupa tahun 2024 yakni Rp3,8 triliun.
Di sisi lain, pada semester I 2025 PT PP mencatat pendapatan usaha senilai Rp6,7 triliun, turun 23,7 persen dibanding periode serupa tahun 2024 sebesar 8,79 triliun.
Laba bersih PT PP hingga semester I 2025 mengalami penurunan sebesar 55,61 persen menjadi Rp65,24 miliar dari Rp147 miliar pada periode yang sama tahun lalu.
Beban pokok pendapatan PT PP pada priode ini senilai Rp5,78 miliar, turun dibanding semester I tahun 2024 yang sebesar Rp7,75 triliun.
Selain itu, laba kotor Adhi Karya pada semester I 2025 berada di angka Rp922,13 miliar, turun 11,38 persen dibanding periode serupa tahun lalu sebesar Rp1,04 trliun.
Proyeksi Saham ADHI dan PTPP
Berdasarkan data perdagangan, harga saham ADHI dalam enam bulan terakhir melonjak 62,29%, dari level Rp150 ke Rp318. Bahkan dalam tiga bulan, kenaikan sudah mencapai 5,19%. Secara harian, per 15 September 2025, ADHI ditutup naik 2,90% di kisaran Rp292.
Namun, jika ditarik lebih panjang, kinerja ADHI masih menyisakan catatan pahit. Dalam horizon tiga tahun, saham ini terjun bebas 63,73% dari level 806 ke kisaran 292. Lebih panjang lagi, dalam 10 tahun terakhir ADHI telah anjlok 82,73%, jauh meninggalkan masa kejayaannya ketika sempat bertengger di atas Rp2.600.
Performa tersebut menunjukkan bahwa kenaikan jangka pendek lebih banyak didorong sentimen jangka pendek, khususnya kepastian anggaran infrastruktur di RAPBN 2026, ketimbang perubahan fundamental yang drastis. Investor masih menunggu realisasi arus kas proyek dan dukungan pembayaran pemerintah agar perbaikan valuasi bisa berkelanjutan.
Berbeda dengan ADHI, saham PTPP relatif mendapat pandangan lebih positif dari analis. Saat ini PTPP diperdagangkan di level Rp360 per saham. Berdasarkan konsensus tujuh analis, enam di antaranya memberi rekomendasi “buy” dan hanya satu yang menyarankan “hold”. Tidak ada yang menyarankan jual.
Target harga rata-rata PTPP dipatok Rp595, atau berpotensi naik sekitar 65 persen dari posisi saat ini. Estimasi tertinggi bahkan mencapai Rp700, sementara terendah di Rp440. Pandangan positif ini didasari pada backlog PTPP yang relatif solid, diversifikasi proyek non-tol, serta prospek perbaikan arus kas seiring percepatan pembayaran proyek strategis oleh pemerintah.
RAPBN 2026 Jadi Katalis
RAPBN 2026 yang diajukan pemerintah menekankan alokasi signifikan untuk PSN. Dari total 219 proyek strategis, sebanyak 212 merupakan proyek lanjutan atau carry over dari periode sebelumnya, sementara hanya tujuh proyek baru yang diajukan. Dengan komposisi ini, investor melihat backlog BUMN karya relatif aman, sekaligus mengurangi kekhawatiran soal terhentinya proyek.
Alokasi besar untuk Kementerian PUPR dan Kemenhub memperkuat sentimen bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan proyek infrastruktur. Walau demikian, komposisi proyek mulai bergeser
Bagi kontraktor seperti ADHI dan PTPP, pergeseran ini berarti backlog tetap terjaga, namun potensi margin bisa tertekan. Proyek non-tol biasanya memiliki profitabilitas lebih rendah dibanding tol, yang bisa memberi tambahan margin melalui skema konsesi atau divestasi.
Menkeu Purbaya Beri Sinyal Revisi RAPBN 2026, Janji Jaga Disiplin Fiskal
Sebelumnya diberitakan, pemerintah memberi sinyal kuat adanya kemungkinan revisi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 senilai USD236 miliar. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa, pada Rabu malam, 10 September 2025, hanya beberapa hari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya.
RAPBN yang diajukan ke DPR pada Agustus lalu merupakan hasil rancangan Sri Mulyani, dengan proyeksi defisit 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan target peningkatan penerimaan negara sebesar 10 persen.
Rancangan tersebut sudah disampaikan Presiden Prabowo ke parlemen, dan biasanya DPR membutuhkan waktu hingga awal Oktober untuk memberi persetujuan. Namun, dengan masuknya Purbaya ke kursi Menteri Keuangan, peluang perubahan kini terbuka lebar.
Menurut keterangan resmi dari Istana, Purbaya menegaskan bahwa karena RAPBN 2026 belum disahkan DPR, angka-angka yang ada masih bersifat sementara. Ia memberi sinyal bahwa revisi bisa dilakukan agar sejalan dengan prioritas pembangunan Presiden Prabowo.
Pengamat Minta MBG Tak Korbankan Infrastruktur dan Transportasi
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno meminta, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengorbankan program lain yang berkaitan dengan program layanan publik lainnya seperti keselamatan, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Djoko menilai, memangkas program lain yang berkaitan dengan layanan publik adalah tindakan yang kurang bijaksana dan dapat menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
“Keberlanjutan infrastruktur dan transportasi berkeselamatan adalah konsep penting yang menggabungkan tiga pilar utama, yakni pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan, sistem transportasi yang efisien, dan yang paling krusial, jaminan keselamatan bagi semua penggunanya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 8 September 2025.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata mengungkapkan, dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026, Program MBG didapuk menjadi program utama dengan anggaran fantastis sebesar Rp335 triliun.
Program ini bersanding dengan ketahanan pangan dengan anggaran sebesar Rp164,4 triliun, ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun, perumahan, serta pertahanan dan keamanan Rp425 triliun. Sementara itu, program pendukungnya hanya mencakup pendidikan dengan anggaran sebesar Rp575,8 triliun dan kesehatan Rp244 triliun.
Menurutnya, penetapan anggaran yang sangat besar ini menunjukkan komitmen terhadap program tersebut, namun sekaligus memunculkan kekhawatiran tentang prioritas. Pihaknya mempertanyakan apakah anggaran untuk program lain tidak kalah penting seperti keberlanjutan infrastruktur dan transportasi berkeselamatan.
Program-program utama, kata dia, tidak akan dapat berjalan efektif tanpa penunjang atau dukungan infrastuktur dan transportasi. “Kita tahu, daerah miskin sering kali memiliki aksesibilitas yang sangat buruk akibat minimnya infrastruktur dan transportasi umum yang memadai,” ujarnya.
“Tanpa elemen-elemen ini, daerah tersebut akan sulit keluar dari kemiskinan, bahkan mengalami inflasi tinggi dan stagnasi ekonomi. Oleh karena itu, semua program utama dan pendukung akan terasa manfaatnya secara maksimal jika didukung oleh infrastruktur dan transportasi yang kuat,” lanjutnya.
Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kata dia, pemerintah perlu memandang infrastruktur dan transportasi sebagai kebutuhan dasar, sama pentingnya dengan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
“Kedua elemen ini adalah kunci utama untuk mendorong kemajuan suatu wilayah dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.(*)
