Transformasi energi berbasis batu bara bukan lagi wacana. Pemerintah menempatkan proyek gasifikasi batu bara menjadi DME sebagai prioritas utama dalam program hilirisasi nasional. Dari 18 proyek senilai Rp618 triliun yang diserahkan ke Danantara, proyek DME yang tersebar di Muara Enim, Pali, hingga Banyuasin menyedot porsi terbesar—mencapai Rp164 triliun. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang selama ini membebani neraca energi Indonesia.
Dalam peta ini, PTBA punya posisi yang tak tergantikan. Lokasi tambang mereka beririsan langsung dengan zona proyek, infrastruktur logistik sudah tersedia, dan sebagai bagian dari MIND ID, PTBA berpotensi jadi mitra strategis prioritas. Kepala Riset Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, menyebut peluang PTBA sangat konkret, bahkan dalam waktu dekat. “Proyek-proyek DME tersebut sangat relevan dengan PTBA karena berada dalam radius operasi perusahaan terutama di wilayah Muara Enim dan Pali,” kata Liza kepada kabarBursa.com, Rabu, 23 Juli 2025.
Langkah hilirisasi ini bukan hanya memetakan arah kebijakan energi nasional, tapi juga mengubah peta waktu bagi investor sektor tambang dan energi. Dalam risetnya, Liza menilai proyek DME dan ragam hilirisasi lain seperti smelter, refinery, hingga solar cell akan menciptakan lapisan baru nilai tambah, baik dari sisi margin produk, struktur pembiayaan, maupun prospek jangka menengah tiap emiten.
“Emiten BUMN seperti ANTM (smelter nikel/bauksit), PTBA (refinery Coal-to-Liquids), yaitu fasilitas hilirisasi batubara, salah satunya gasifikasi menjadi DME dan SNG, PGEO atau Inalum (smelter aluminium) sangat diuntungkan, terutama lewat akses pembiayaan dan konsesi prioritas,” jelas Liza.
Meski BUMN mendapat karpet merah lewat Danantara, bukan berarti panggung hilirisasi tertutup bagi emiten swasta. Menurut Liza Camelia Suryanata, peluang tetap terbuka lebar bagi perusahaan seperti MDKA, AMMN, HRUM, NCKL, dan DSSA, selama mereka punya satu syarat penting, yakni cadangan terbukti, kemauan membangun fasilitas, dan kemitraan strategis.
Dalam analisisnya, PTBA dikategorikan sebagai kandidat early mover dengan jendela investasi 6–12 bulan. Ini didukung oleh status proyek yang sudah masuk tahap studi kelayakan lanjutan, lokasi tambang yang langsung bersinggungan dengan proyek DME dan kesiapan jalur distribusi. Di sisi lain, ANTM dan PGEO juga masuk kategori agresif 6–18 bulan karena proyek smelter dan EBT mereka sudah berjalan, hanya tinggal menunggu ekspansi modal dan penyelesaian konstruksi.
Berbeda dengan itu, DSSA dan AMMN berada di jalur panjang: 18–36 bulan. Proyek geothermal dan solar DSSA baru akan berdampak setelah 2026, sedangkan proyek tembaga AMMN berskala besar dan tergantung pada dukungan harga komoditas global serta mitra hilirisasi. Risiko pembengkakan capex, kebutuhan teknologi asing, dan kejelasan offtaker menjadi variabel penentu dari panjang-pendeknya horizon investasi masing-masing.
Investor disarankan mencermati bukan hanya status proyek, tapi juga struktur pembiayaan dan kelayakan teknologi. “Bila struktur modalnya terlalu berat di utang, tekanan bunga bisa menggerus arus kas. Tapi kalau bisa mengunci equity partner, dampaknya bisa sangat positif,” kata Liza.
Tujuan Strategis Proyek DME
Proyek gasifikasi batu bara menjadi DME memiliki tujuan utama untuk menggantikan LPG impor yang selama ini memenuhi sebagian besar kebutuhan energi rumah tangga Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pernah mengatakan kepada media pada pertengahan Januari lalu konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, sementara produksi LPG domestik hanya kurang lebih 1,7–2 juta ton sehingga impor LPG mencapai 6–7 juta ton per tahun. Kondisi ini menyebabkan kehilangan devisa hingga Rp63,5 triliun per tahun untuk membiayai impor tersebut.
Substitusi LPG dengan DME diharapkan meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional. DME bisa digunakan sebagai bahan bakar memasak mirip LPG sehingga bila produksi DME dalam negeri terpenuhi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar LPG internasional. Implikasinya, kerentanan terhadap fluktuasi harga LPG global dan risiko geopolitik, misal terganggunya pasokan LPG dari negara eksportir, dapat berkurang.
Selain itu, penggunaan DME diestimasi mampu menghemat subsidi LPG dari APBN. Sebagai gambaran, satu proyek DME batu bara berkapasitas 1,4 juta ton per tahun diproyeksikan menurunkan impor LPG sekitar 1 juta ton per tahun, yang setara penghematan subsidi Rp7 triliun per tahun. Mantan presiden Joko Widodo atau Jokowi saat mengurusi proyek DME pada 2022 lalu bahkan menyatakan jika kelak seluruh konsumsi LPG dapat digantikan DME, pengeluaran subsidi mencapai puluhan triliun bisa dikurangi signifikan.
"Kalau semua LPG nanti disetop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali Rp60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN," kata Jokowi saat meresmikan groundbreaking Proyek Hilirisasi Batubara menjadi DME di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin, 24 Januari 2022, dikutip dari laman esdm.go.id.
Dari sisi ekonomi domestik, proyek ini juga dilihat sebagai cara memberdayakan batubara kalori rendah yang selama ini bernilai jual rendah. Kementerian ESDM menyatakan hilirisasi batubara ke DME akan memanfaatkan batu bara kalori rendah (<4.000 GAR) yang melimpah di dalam negeri. Alih-alih diekspor mentah dengan harga murah, batubara jenis ini bisa diolah jadi produk bernilai tambah lebih tinggi untuk konsumsi dalam negeri.
Multiplier effect-nya berupa perbaikan neraca perdagangan karena impor berkurang dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor hilir. Pemerintah menyebut proyek DME di Sumatera Selatan diproyeksikan mampu membuka 12–13 ribu lapangan kerja saat konstruksi dan 11–12 ribu saat operasi. Jika beberapa proyek serupa dibangun, puluhan ribu tenaga kerja lokal bisa terserap dan mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi daerah penghasil batu bara. Singkatnya, tujuan strategis proyek DME mencakup ketahanan energi, penghematan devisa dan subsidi, nilai tambah komoditas, serta penciptaan lapangan kerja.
Kapasitas Produksi dan Target Penggunaan DME
Secara desain, proyek DME batubara memiliki skala produksi yang besar. Pilot project utama yang diinisiasi PTBA di Tanjung Enim direncanakan memproduksi 1,4 juta ton DME per tahun dari sekitar 6 juta ton batubara input per tahun. Output DME sebanyak 1,4 juta ton ini setara dengan sekitar 1 juta ton LPG dalam nilai energi yang dapat disubstitusi.
Artinya, satu pabrik DME skala ini mampu menutupi kira-kira 15 persen kebutuhan LPG nasional atau sekitar 1/7 impor LPG Indonesia saat ini. Meski porsinya belum dominan, hal ini sudah merupakan langkah penting mengurangi impor. Presiden Jokowi mengungkapkan, satu proyek DME di Sumsel hanya cukup menyuplai kebutuhan LPG (yang diganti DME) untuk wilayah Sumatra Selatan dan sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah berencana tidak berhenti di satu pabrik, melainkan mereplikasi proyek serupa di berbagai lokasi strategis lain.
Di era Presiden Prabowo Subianto, rencana hilirisasi DME justru diperluas. Pemerintah merancang akan ada 3 hingga 4 proyek DME batu bara baru, berlokasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Bahkan Satgas Hilirisasi menyebut enam wilayah potensial, yakni Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, PALI, Banyuasin dengan total investasi Rp164 T untuk industri DME.
Apabila seluruh proyek ini terealisasi, kapasitas produksi DME nasional dapat meningkat berlipat ganda. Meski angka kapasitas terperinci per lokasi belum dipublikasikan, asumsi kasarnya tiap proyek berskala mendekati 1 juta ton DME per tahun. Dengan demikian, target jangka menengah pemerintah adalah memenuhi porsi signifikan kebutuhan LPG domestik dengan DME buatan sendiri, mungkin hingga 3–4 juta ton DME per tahun dalam dekade mendatang.
Penggunaan DME yang dihasilkan akan fokus pada sektor rumah tangga sebagai pengganti LPG 3 kg. DME dapat dicampur dengan LPG atau digunakan langsung dalam tabung terpisah. Karena karakteristik DME mirip LPG, infrastruktur penggunaan akhirnya di tingkat konsumen tidak berbeda jauh. Pemerintah berencana menerapkan gradual switching, misalnya, distribusi DME dimulai di wilayah dekat pabrik untuk memangkas biaya transportasi, lalu meluas ke wilayah lain.
Saat itu, Jokowi sempat menyebut setelah proyek DME Sumsel selesai, proyek serupa penting dibangun di daerah lain agar suplai DME menjangkau lebih banyak wilayah. Dengan strategi ini, nantinya rumah tangga pengguna LPG diharapkan beralih ke DME secara bertahap, didukung penyesuaian kompor dan tabung yang diperlukan.
Dari sisi timeline, proyek perdana DME ditargetkan beroperasi (COD) pada akhir 2027. Target ini disampaikan Menteri ESDM di hadapan DPR, sejalan dengan perencanaan konstruksi sekitar 30 bulan pasca groundbreaking awal 2022. Meski timeline sempat terganggu karena perubahan investor, pemerintah kembali menetapkan tenggat agresif. Dalam rapat terbatas Maret 2025, Prabowo meminta percepatan hilirisasi DME sehingga implementasinya dimulai dalam waktu dekat.
Aktor Utama: BUMN dan Mitra Strategis Proyek
Proyek DME batu bara melibatkan sejumlah aktor kunci, terutama dari pihak pemerintah dan BUMN, serta mitra swasta strategis. Berikut para pemain utama dan peran masing-masing:
1. PTBA
BUMN pertambangan batu bara ini menjadi pelaksana utama proyek DME tahap awal. PTBA ditugasi menyediakan lahan di kawasan tambang Tanjung Enim dan memasok batubara sebagai bahan baku. Proyek DME PTBA masuk PSN dengan perjanjian kerja sama ditandatangani pada 10 Desember 2020 lalu. PTBA awalnya membentuk konsorsium dengan Pertamina dan Air Products, serta diamanahi mengelola hilirisasi batubaranya.
Keuntungan bagi PTBA, proyek ini menyerap batu bara kalori rendah yang selama ini kurang bernilai jual. Meskipun belakangan skema investasi berubah, PTBA tetap dilibatkan sebagai penyedia bahan baku dan kemungkinan operator pabrik nantinya. Pemerintah menegaskan PTBA wajib menjalankan proyek DME sebagai penugasan hilirisasi, bahkan Bahlil sempat menyatakan akan mencabut sebagian izin tambang PTBA bila abai terhadap proyek DME sebagai mandat nasional. Tekanan ini menunjukkan peran sentral PTBA yang tak bisa dielakkan dalam hilirisasi DME.
“Kalau tidak (dijalankan), kita ambil sebagian wilayahnya,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Kamis, 8 Mei 2025.
2. PT Pertamina (Persero)
Perusahaan migas negara ini diposisikan sebagai off-taker atau pembeli dan distributor DME hasil produksi. Pertamina bertanggung jawab mencampur atau menyalurkan DME ke konsumen, misalnya melalui jaringan LPG eksisting. Dalam skema awal, Pertamina akan mendapatkan margin dari penjualan DME dan menjadi distributor tunggal produk DME ke masyarakat. Pertamina juga yang akan menangani konversi infrastruktur hilir seperti depot LPG, tabung, dan kompor agar kompatibel dengan DME. Sebagai offtaker, dukungan Pertamina krusial untuk menjamin ada pasar bagi DME yang diproduksi.
3. Air Products & Chemicals, Inc.
Ini adalah perusahaan kimia dan gas industri multinasional asal Amerika Serikat yang semula menjadi mitra teknologi dan investor utama. Air Products meneken kerja sama dengan PTBA dan Pertamina pada 2021 untuk membangun fasilitas gasifikasi dan produksi DME dengan investasi sekitar USD2 miliar. Bahkan groundbreaking proyek di Tanjung Enim Januari 2022 dilakukan bersama yang menandai dimulainya konstruksi oleh Air Products.
Namun, Air Products akhirnya mengundurkan diri dari proyek DME PTBA pada 2023. Bahlil Lahadalia mengungkapkan pengembangannya sempat mandek karena investor AS tersebut mundur sebelum proyek berjalan penuh. Keluarnya Air Products disebabkan perhitungan bisnis mereka.
“DME ini sudah kita lakukan dan bahkan pernah groundbreaking. Tapi waktu itu investornya Air Product itu mundur. Kemudian ada juga investor dari China menawarkan, tapi kita gabisa implementasikan juga," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Maret 2025.
Belakangan tersiar kabar proyek tersebut kandas sebelum realisasi karena studi IEEFA menyimpulkan potensi kerugian hingga USD377 juta per tahun. Sumber kerugian berasal dari mismatch struktur biaya dan ekspektasi imbal hasil investor asing, terutama di tengah harga batu bara yang tinggi.
Air Products disebut menarik diri karena proyek dianggap tidak lagi layak secara komersial. Perusahaan ini mensyaratkan margin keuntungan minimal 15 persen yang sulit tercapai dalam struktur keekonomian proyek DME berbasis harga batu bara domestik. Ketergantungan pada mitra asing terbukti menjadi titik lemah, apalagi jika keputusan keluar dapat dilakukan secara sepihak di tengah jalan. Kini pendekatannya bergeser. Pemerintah memasukkan proyek ini ke dalam daftar prioritas hilirisasi strategis dan pendanaannya dialihkan ke Danantara.
4. Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi
Pemerintah bertindak sebagai motor penggerak kebijakan dan fasilitator proyek. Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba dan Migas menyiapkan regulasi pendukung seperti insentif pajak atau royalti dan regulasi harga DME. Menteri ESDM sekaligus Satgas Hilirisasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi Roesan Perkasa Roeslani aktif mengawal proyek ini. Satgas Hilirisasi dibentuk untuk mempercepat realisasi proyek-proyek strategis seperti DME dan bertugas menyelesaikan kendala lintas sektor.
Pasca mundurnya investor asing, pemerintah mengambil peran lebih dominan. Presiden Prabowo memerintahkan agar proyek DME tetap dilanjutkan dengan pembiayaan dalam negeri. Pemerintah juga telah menyerahkan dokumen pra-studi kelayakan proyek DME ke Danantara sebagai langkah menggaet pendanaan baru. Intinya, pemerintah kini berdiri di garis depan baik dalam kebijakan pendanaan, penugasan BUMN, maupun penyediaan insentif agar proyek berjalan.
5. BPI Danantara
Dalam konteks DME, Danantara dilibatkan sebagai sumber pendanaan utama. Bahlil menyatakan modal operasional proyek DME akan dibiayai penuh oleh pemerintah atau swasta nasional dan salah satu di antaranya adalah Danantara. “Salah satu di antaranya adalah Danantara," kata Bahlil pada Maret lalu di Istana Presiden.
Danantara mengelola aset negara yang sangat besar sehingga dianggap mampu menyuntik modal ke proyek yang secara komersial kurang menarik bagi investor biasa. Pelibatan Danantara berarti proyek DME mendapat dukungan pendanaan quasi-pemerintah dengan orientasi jangka panjang, tidak semata mengejar profit instan.
Melibatkan Danantara juga mengurangi risiko investor kabur di tengah jalan, seperti dialami dengan Air Products. Danantara akan menjadi investor anchor yang menutup celah pembiayaan dan mungkin mengundang mitra BUMN atau swasta lain untuk bergabung dalam konsorsium DME.
Selain aktor-aktor utama di atas, terdapat pula pemangku kepentingan pendukung seperti pemerintah daerah misal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur yang wilayahnya jadi lokasi pabrik, komunitas lokal yang diharapkan mendapat manfaat ekonomi, hingga DPR yang mengawasi proyek ini.
DPR melalui Komisi XII telah beberapa kali memanggil PTBA dan Kementerian ESDM untuk menjelaskan progres DME, mengingat proyek ini menyangkut anggaran besar dan hajat hidup orang banyak. Pendapat sejumlah anggota dewan turut mewarnai diskursus, misalnya agar aspek keekonomian DME dikaji cermat sebelum pemerintah menggelontorkan dana besar.
Status Terkini: Studi Kelayakan dan Jadwal Pelaksanaan
Hingga pertengahan 2025, status proyek DME batu bara masih dalam tahap pra-konstruksi dengan perkembangan terbaru pada studi kelayakan dan penataan ulang jadwal. Pada 22 Juli 2025, Satgas Hilirisasi telah menyerahkan dokumen Pra-Studi Kelayakan (Pre-FS) proyek DME beserta 17 proyek prioritas lain kepada BPI Danantara. Dokumen pra-FS ini mencakup rencana teknis awal, estimasi biaya dan manfaat, serta skema investasi yang ditawarkan untuk proyek DME di enam lokasi. Penyerahan ini menandai selesainya tahap pra-kajian dan menjadi dasar bagi Danantara mencari mitra pelaksana atau menyusun strategi pembiayaan lebih detail.
Langkah selanjutnya adalah penyusunan Feasibility Study (FS) definitif untuk masing-masing proyek DME. Bisa jadi FS terperinci sudah pernah dibuat untuk proyek Tanjung Enim saat bersama Air Products, namun dengan berubahnya konfigurasi (investor dan mungkin teknologi), FS perlu diperbarui. PTBA mengakui bahwa hingga awal 2025, proyek DME belum mencapai nilai ekonomis yang disyaratkan, itulah sebabnya mandek selama beberapa waktu.
Kini dengan dukungan pemerintah penuh, FS akan difokuskan pada bagaimana menekan biaya dan menutup gap keekonomian. PTBA sendiri menyatakan terbuka untuk evaluasi dan arahan lanjutan agar proyek dapat dikembangkan secara terukur dan akuntabel. “PTBA tentunya terbuka terhadap evaluasi dan arahan lanjutan agar proyek ini dapat dikembangkan secara terukur, akuntabel dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” kata Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin, 5 Mei 2025.
Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI mengenai perkembangan hilirisasi batubara di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2025. Foto: YouTube TVR Parlemen.
Mengenai jadwal pelaksanaan, pemerintah masih menargetkan agar proyek DME segera masuk tahap konstruksi. Sebelumnya, dengan Air Products, groundbreaking sudah dilakukan Jokowi pada Januari 2022 di Tanjung Enim dan disepakati waktu konstruksi 30 bulan. Andai investor tidak mundur, semestinya pabrik DME pertama bisa siap sekitar pertengahan 2024.
Namun kenyataannya pembangunan fisik belum berjalan berarti pasca groundbreaking simbolis tersebut karena kepastian investasi terhenti. Restart proyek baru benar-benar digagas lagi di akhir 2024 hingga awal 2025 seiring arahan Presiden baru. Pada Maret 2025, Bahlil menyebut implementasi proyek akan dimulai dalam waktu dekat meski tidak merinci tanggal. Sinyal ini mengindikasikan Final Investment Decision (FID) akan diusahakan secepatnya begitu Danantara menyusun skema pendanaan yang mungkin dalam kurun waktu 2025.
Jika FID tercapai misalnya akhir 2025 atau 2026, maka fase Engineering, Procurement, Construction atau EPC dapat dimulai. Mengingat urgensi pemerintah, tidak tertutup kemungkinan pembangunan paralel di lebih dari satu lokasi. Prioritas pertama kemungkinan tetap pabrik di kawasan PTBA Tanjung Enim, Sumatera Selatan, mengingat persiapan lahannya sudah ada dan studi paling maju di sana. Lokasi lain, yakni Kalimantan Timur, mungkin akan sedikit di belakang sambil menunggu hasil dari proyek pertama. Target Commercial Operation Date (COD) akhir 2027 yang pernah dicanangkan bisa saja masih menjadi acuan untuk proyek pertama, meskipun jadwal tersebut kini cukup menantang.
Per kuartal III 2025, dapat disimpulkan statusnya, yakni Pra-FS selesai, pencarian pendanaan on-going, regulasi pendukung (Perpres DME) dalam proses finalisasi, dan konstruksi fisik menanti keputusan investasi final. Pemerintah telah memasukkan proyek DME ini dalam agenda percepatan 2025–2029 dengan pengawasan langsung dari Satgas Hilirisasi dan Kantor Presiden. Selama beberapa bulan ke depan, fokus akan pada finalisasi model bisnis pendanaan, penyelesaian FS komprehensif, dan pengambilan keputusan investasi. Barulah setelah itu kontrak EPC ditandatangani dan pembangunan dimulai.
Sementara itu, di lapangan belum banyak perkembangan konstruksi yang dapat dilaporkan pasca groundbreaking 2022. Namun, bukan berarti tidak ada kemajuan sama sekali. Contohnya, perizinan lokasi, Amdal lingkungan, dan detail engineering mungkin telah dikerjakan oleh PTBA dan partner awal. Pemerintah kini tinggal mengaktivasi kembali proyek berdasarkan fondasi yang sudah disiapkan sebelumnya.
Tantangan utamanya justru memastikan bahwa ketika konstruksi dimulai lagi, dukungan finansial dan jaminan pasar sudah solid sehingga tidak terjadi lagi penghentian di tengah jalan. Dengan kata lain, status proyek DME saat ini memasuki fase krusial menjelang eksekusi, di mana keputusan-keputusan strategis diambil agar ambisi besar yang sempat tertunda ini dapat terwujud dalam beberapa tahun ke depan.(*)
