KABARBURSA.COM – Pasar keuangan Indonesia memasuki era baru setelah dua bank sentral besar mengambil langkah serentak. Bank Indonesia (BI) pada Rabu, 17 September 2025, memangkas BI Rate sebesar 25 bps ke level 4,75 persen.
Pemangkasan tersebut di luar ekspektasi konsensus yang semula memperkirakan suku bunga tetap. Dengan keputusan tersebut, total penurunan BI Rate sejak awal 2025 mencapai 125 bps.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa keputusan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus memperkuat pertumbuhan.
“Kami juga mempertimbangkan probabilitas tinggi penurunan suku bunga The Fed serta tren indeks dolar AS yang melemah,” kata Perry.
Menurutnya, target inflasi 2025–2026 tetap berada dalam kisaran 1,5–3,5 persen.
Di sisi lain, Federal Reserve (The Fed) juga menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 bps ke kisaran 4–4,25 persen. Ketua The Fed Jerome Powell menyebut alasan utamanya adalah tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS.
“Keputusan ini bukan tanpa risiko, mengingat inflasi masih tinggi,” ujarnya dalam konferensi pers.
Langkah dua bank sentral tersebut menciptakan lingkungan global yang lebih ramah likuiditas. Untuk Indonesia, arus modal berpotensi menguat seiring spread suku bunga dengan negara maju tetap menarik.
Sementara di dalam negeri, biaya dana (cost of fund) perbankan punya ruang untuk turun, membuka jalan bagi ekspansi kredit yang lebih agresif pada kuartal mendatang.
Chief Economist sekaligus Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, menilai pemangkasan BI Rate memberi sentimen langsung ke lantai bursa.
“Kami memperkirakan pemangkasan akan terjadi, tetapi tidak menyangka dilakukan secepat ini. Siklus pelonggaran sudah sangat agresif,” tulisnya dalam riset Kamis, 18 September 2025.
Senada, Equity Analyst Indo Premier Sekuritas, Hari Rachmansyah, melihat peluang masuknya modal asing kembali ke pasar emerging market setelah The Fed memberi sinyal lebih dovish.
“Keputusan suku bunga The Fed yang berpotensi lebih dovish setelah data ketenagakerjaan melemah membuka peluang arus modal masuk kembali ke emerging market,” katanya, kepada Kabarbursa.com.
Menurut Hari, kondisi ini juga menjaga momentum harga emas, sementara sektor perbankan menjadi salah satu pilihan investor.
Fiskal dan Likuiditas Rp200 Triliun
Di saat yang hampir bersamaan, pemerintah Indonesia mengumumkan paket stimulus tahap III senilai Rp16,2 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa paket ini terdiri atas delapan program mulai dari bantuan pangan, insentif PPh 21 untuk sektor pariwisata, hingga padat karya tunai.
“Program-program ini berlaku hingga akhir 2025 dan dirancang untuk menjaga konsumsi masyarakat,” ujar Airlangga.
Bantuan pangan senilai Rp7 triliun ditujukan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat berupa beras 10 kilogram per bulan. Padat karya tunai senilai Rp5,7 triliun diarahkan untuk proyek Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Sementara insentif PPh 21 DTP sebesar Rp120 miliar ditujukan bagi 552 ribu pekerja sektor pariwisata.
Tak berhenti di situ, sinergi fiskal dan moneter kian nyata lewat skema burden sharing baru antara BI dan Kementerian Keuangan. BI berkomitmen membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder senilai Rp200 triliun, sekaligus berbagi beban bunga untuk meringankan APBN. Dana tersebut dialokasikan ke program Asta Cita seperti pembangunan rumah terjangkau dan penguatan koperasi desa.
Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalihkan dana idle Rp200 triliun dari rekening BI ke Himbara. Dana ini wajib disalurkan sebagai kredit produktif untuk UKM, perumahan, dan pembangunan pedesaan.
“Kebijakan ini bukan untuk instrumen moneter, tapi untuk mendukung sektor riil,” kata Purbaya.
Hari Rachmansyah menjelaskan bahwa dana Rp200 triliun itu ditempatkan dalam bentuk deposito on call berbunga sekitar 4 persen dengan tenor enam bulan. Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing memperoleh Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, serta BSI Rp10 triliun. Menurutnya, skema ini positif untuk likuiditas bank, meski pasar tetap mencermati tekanan outflow asing dan stabilitas rupiah.
NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI) menilai langkah ini membawa tiga risiko utama: potensi inflasi bila kredit salah arah, independensi BI yang dipertanyakan, serta misalokasi kredit yang memunculkan moral hazard.
“Namun, dengan disiplin eksekusi, pembagian beban bunga bersama BI dapat menurunkan biaya utang negara sekaligus menjaga imbal hasil obligasi tetap stabil,” tulis Head of Research NHKSI Ezaridho Ibnutama dan Research Associate Steven Willie.
Pasar menyambut positif pengumuman ini. Saham perbankan besar seperti BBRI, BMRI, BBCA, dan BBNI sempat reli, mendorong indeks sektor keuangan.
Rully Arya Wisnubroto mencatat, meski investor asing membukukan net sell Rp151,9 miliar, IHSG justru berhasil menembus 8.000 untuk pertama kalinya. “IHSG tetap melaju, meski investor asing menekan dengan aksi jual bersih,” ujarnya.
Namun, pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi mengingatkan bahwa tambahan kredit jumbo membawa risiko. “Kita tidak ingin kasus kredit fiktif seperti era Eddy Tansil terulang,” katanya.
Simulasi menunjukkan, kenaikan NPL industri hanya 1 persen poin dapat memangkas laba bersih BBRI sekitar Rp6 triliun, BBCA Rp3,5 triliun, BMRI 10 persen, dan BBNI hingga 17,5 persen. Artinya, keberhasilan suntikan likuiditas bergantung pada tata kelola bank dalam menyalurkan kredit produktif.
Bank Mandiri dan Titik Balik Sektor
Di tengah euforia pasar, kinerja Bank Mandiri justru memberi perspektif berbeda. Perseroan mencatat laba bersih Rp11,3 triliun pada 2Q25, turun 19 persen yoy.
Secara semesteran, laba bersih Rp24,5 triliun masih di bawah ekspektasi konsensus. Penurunan ini terutama akibat lonjakan opex sebesar 35 persen yoy, hasil penyesuaian audit laporan keuangan.
Manajemen Mandiri menegaskan bahwa kenaikan opex bersifat sementara. Mayoritas adjustment telah dibukukan pada Juni 2025, sisanya dalam beberapa bulan mendatang.
Guidance 2025 untuk pertumbuhan kredit dan Net Interest Margin direvisi turun, tetapi kualitas aset tetap terjaga. Dengan injeksi likuiditas Rp55 triliun dari pemerintah, bank ini justru punya ruang ekspansi lebih besar.
Situasi ini menggambarkan sektor perbankan tengah berada di persimpangan. Di satu sisi, laporan kuartalan bisa memberi sinyal tekanan jangka pendek. Namun di sisi lain, momentum pelonggaran moneter dan stimulus fiskal membuka peluang fase pertumbuhan baru.
Hari Rachmansyah menilai kombinasi sentimen global dan domestik memperbesar peluang penguatan IHSG, dengan sektor perbankan hingga real estate menjadi fokus investor.
“Bagi pasar negara berkembang termasuk Indonesia, dinamika ini penting dicermati karena memengaruhi arus modal global dan sentimen investor,” ujarnya.
Perbankan akan menjadi garda terdepan menyalurkan likuiditas ke sektor riil. Jika tata kelola kuat, kredit produktif akan tumbuh, laba bank terjaga, dan valuasi saham kembali naik. Tetapi bila penyaluran melenceng, risiko NPL bisa menggerus kepercayaan pasar.
Kombinasi pemangkasan BI Rate, langkah The Fed, stimulus Rp16,2 triliun, dan injeksi likuiditas Rp200 triliun adalah sinyal bahwa pemerintah dan BI sedang menyiapkan titik balik sektor keuangan.
Pertanyaannya bukan lagi apakah bank bisa tumbuh, tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan itu sehat. (*)
