KABARBURSA.COM – Pemerintah menargetkan penghentian total impor minyak solar pada 2026, dengan tujuan kedaulatan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan, kebijakan akan diwujudkan lewat mandatori biodiesel B50 (campuran 50 persen bahan bakar nabati/BBN). Ia mengumumkan keputusan itu pada Kamis, 9 Oktober 2025 lalu.
“Atas arahan Bapak Presiden, sudah diputuskan bahwa 2026, insya Allah akan kita dorong ke B50, dengan demikian tidak lagi kita melakukan impor solar ke Indonesia,” tegas Bahlil di Jakarta, dikutip Rabu, 14 Oktober 2025.
Bahlil menegaskan, Indonesia tak bisa terus bergantung pada impor solar. Ketergantungan itu, katanya, membuat ekonomi nasional rentan terhadap gejolak harga global dan menekan devisa negara.
“Dengan B50, kita maksimalkan potensi sawit dalam negeri, kita perkuat ekonomi petani, dan yang terpenting, kita pastikan ketahanan energi nasional berada di tangan kita sendiri,” tutur Bahlil.
Kementerian ESDM mencatat, pemanfaatan biodiesel sejak 2020 hingga 2025 telah menghemat devisa senilai USD40,71 miliar.
Jika mandatori B50 diterapkan penuh pada 2026, potensi tambahan penghematan devisa diperkirakan mencapai USD10,84 miliar. Kebijakan ini diharapkan dapat menggantikan seluruh volume impor solar nasional.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, impor minyak solar pada 2025 masih mencapai 4,9 juta kiloliter atau sekitar 10,58 persen dari total kebutuhan nasional. Dengan implementasi B50, pemerintah menargetkan impor tersebut dapat dihapus sepenuhnya.
Sebagai gantinya, volume FAME (Fatty Acid Methyl Ester) akan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
Terpisah, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) memperkirakan produksi bahan baku biodiesel pada 2025 mencapai 15,6 juta kiloliter. Angka ini naik 16,41 persen dibandingkan realisasi 2024 yang tercatat 13,4 juta kiloliter.
Proyeksi APROBI diyakini menjadi dasar teknis bagi target B50 pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan FAME 2025, APROBI memperkirakan serapan crude palm oil (CPO) mencapai 13,5 juta ton. Angka itu meningkat sekitar 18 persen dari serapan 2024 yang 11,44 juta ton.
“Dalam program B40 tahun ini, serapan FAME terbagi menjadi 7,55 juta kiloliter untuk program PSO (Public Service Obligation) dan 8 juta kiloliter untuk non-PSO. Namun, saya pastikan program B40 akan berjalan karena FAME tetap akan dicampurkan oleh PT Pertamina,” ujar Sekretaris Jenderal APROBI, Ernest Gunawan, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu, 15 Oktober 2025.
Namun APROBI menilai industri belum siap untuk B50 penuh pada 2026. Ernest memperkirakan kebutuhan CPO untuk B50 dapat mencapai 18 juta ton atau setara 20 juta kiloliter.
“Kami membutuhkan tambahan kapasitas terpasang sekitar 4 juta kiloliter agar industri dapat menjalankan program B50. Utilitas produksi kami maksimal hanya 80 persen-85 persen karena kami tetap harus memperhatikan perawatan berkala. Jadi, pabrik biodiesel tidak bisa berjalan 100 persen,” kata Ernest.
Industri akan mendapat tambahan kapasitas 1,5 juta kiloliter tahun ini, tetapi masih diperlukan investasi tambahan.
APROBI menilai perlu investasi setara 2,5 juta kiloliter lagi agar B50 dapat berjalan optimal. Pergeseran alokasi CPO ini berisiko mengurangi pasokan untuk oleokimia dan pangan.
Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperingatkan dampak pada ekspor dan harga domestik.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono memproyeksikan ekspor CPO dapat turun sekitar 6 juta ton pada 2026 jika B50 diterapkan penuh.
“Pemerintah harus memutuskan langkah mana yang lebih menguntungkan bagi negara: memperkuat devisa melalui ekspor CPO atau mengurangi impor bahan bakar fosil dengan program B50,” kata Eddy.
Jika program B50 diberlakukan, ekspor CPO kemungkinan hanya tersisa 21 juta ton pada 2026. Langkah ini, menurut Eddy, berpotensi memicu kenaikan harga minyak goreng seperti yang terjadi pada 2022.
Lebih jauh, pemerintah juga menyinggung dampak ekonomi makro dari kebijakan ini. Data Kementerian ESDM mencatat penghematan devisa dari program biodiesel 2020–2025 mencapai angka besar.
Pemerintah memperkirakan penghematan tambahan bila B50 terlaksana mencapai sekitar USD10,84 miliar pada 2026.
Emiten di Pusaran Program Mandatori B50 Tahun 2026
Rencana penerapan B50 bukan sekadar proyek energi, tapi juga peta peluang baru bagi emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Kebutuhan FAME sebesar 20,1 juta kiloliter pada 2026 akan membuka pasar senilai miliaran dolar di rantai pasok sawit dan bahan bakar nabati.
Dari hulu hingga hilir, sejumlah perusahaan publik sudah menyiapkan kapasitas produksi dan ekspansi untuk menangkap momentum itu.
Di antara yang paling siap adalah PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA), produsen minyak nabati turunan sawit yang menjadi bahan baku utama biodiesel.
Wilmar mengoperasikan pabrik dengan efisiensi tinggi di Bekasi dan Tangerang, yang memasok langsung kebutuhan domestik FAME.
Pada 2024, CEKA mencatat pendapatan bersih Rp16,42 triliun, naik 7,8 persen dibanding 2023, dengan laba bersih Rp793,5 miliar.
Perusahaan segrupnya, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), juga menjadi tulang punggung pasokan CPO untuk keperluan energi nabati.
SMAR mengelola kapasitas rafinasi dan FAME dalam skala besar di Marunda dan Surabaya, yang kini beroperasi mendekati penuh.
Laporan keuangan semester I 2025 menunjukkan pendapatan Rp33,1 triliun dan laba bersih Rp1,74 triliun, masing-masing tumbuh 5,6 persen dibanding periode sama tahun lalu.
Di sisi lain, PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) menjadi contoh pemain yang agresif masuk ke lini biodiesel dan bioetanol sekaligus.
Perusahaan mengoperasikan fasilitas biodiesel berkapasitas 750 ribu kiloliter per tahun serta kilang bioetanol di Lampung. Kinerja 2024 menunjukkan pendapatan Rp13,92 triliun dan laba bersih Rp1,05 triliun, naik 11,4 persen dibanding tahun sebelumnya.
Tak kalah menarik, PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) mulai mencatatkan pemulihan kinerja setelah beberapa tahun terdampak harga CPO yang fluktuatif.
Produksi CPO perusahaan meningkat signifikan berkat perbaikan produktivitas lahan dan kenaikan harga tandan buah segar (TBS). Hingga kuartal II 2025, BWPT membukukan pendapatan Rp3,84 triliun dan laba bersih Rp226,7 miliar, membalikkan posisi rugi pada 2024.
Kebutuhan pasokan FAME yang meningkat tentu tak bisa lepas dari peran integrator energi seperti PT AKR Corporindo Tbk (AKRA).
Perusahaan ini menjadi mitra distribusi strategis bagi Pertamina Patra Niaga dalam penyaluran bahan bakar dan kimia ke terminal-terminal BBM nasional.
Sepanjang 2024, AKRA mencatat pendapatan Rp37,5 triliun dengan laba bersih Rp2,17 triliun, sementara margin laba kuartal II 2025 stabil di sekitar 5,7 persen.
Sementara itu, PT Mahkota Group Tbk (MGRO) terus memperluas bisnis hilirnya dengan membangun pabrik biodiesel baru di Sumatera Utara. Fasilitas ini diharapkan menambah kapasitas 600 ribu kiloliter per tahun ketika B50 mulai dijalankan.
Hingga semester I 2025, MGRO mencatat pendapatan Rp6,03 triliun dan laba bersih Rp347,9 miliar, tumbuh 18 persen dari periode sama tahun sebelumnya.
Dari barisan mid-cap, sejumlah emiten sawit juga mengatur strategi menghadapi lonjakan permintaan domestik.
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) bersama-sama meningkatkan output CPO hingga 7,3 persen pada kuartal II 2025.
Kenaikan produksi itu diarahkan untuk memenuhi serapan program PSO biodiesel, menggantikan sebagian ekspor yang dikurangi.
Selain sawit, peluang juga merembet ke sektor pendukung bioenergi dan petrokimia.
PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), misalnya, tengah mengembangkan riset campuran bio-hidrokarbon untuk solar hijau. Langkah ini bisa menjadi jembatan penting antara bahan bakar fosil dan biofuel di masa transisi energi.
Di sektor jasa energi, PT Elnusa Tbk (ELSA) dan PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) punya posisi menarik.
ELSA menyiapkan lini logistik dan transportasi energi cair, sedangkan ESSA tengah memodifikasi fasilitas LPG untuk penyimpanan campuran biodiesel.
Kedua perusahaan mencatat pertumbuhan pendapatan sekitar 10 persen pada semester I 2025, menandakan permintaan jasa energi terintegrasi semakin kuat.
Kenaikan porsi bahan bakar nabati dari 15,6 juta kiloliter tahun 2025 menjadi 20,1 juta kiloliter tahun 2026 menjadi katalis besar bagi emiten sawit dan energi.
Pasar domestik akan menyerap lebih banyak CPO, sementara margin penjualan meningkat seiring stabilnya harga internasional.
Simulasi Dampak B50 terhadap Emiten
Pemerintah menargetkan implementasi penuh mandatori biodiesel B50 pada 2026. Dengan porsi campuran bahan bakar nabati atau FAME mencapai 50 persen, program ini diperkirakan akan mendorong permintaan CPO secara signifikan di pasar domestik.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, volume pemanfaatan biodiesel akan meningkat dari 15,6 juta kiloliter pada 2025 menjadi 20,1 juta kiloliter pada 2026, atau naik sekitar 4,5 juta kiloliter.
Tambahan volume ini menandakan kebutuhan baru terhadap pasokan CPO untuk bahan baku FAME.
Dengan asumsi rasio konversi sekitar 1 ton CPO untuk setiap 1 kiloliter FAME, maka kebutuhan tambahan tersebut setara dengan 4,5 juta ton CPO.
Jika harga jual CPO domestik diestimasi sebesar USD900 per ton, sedikit di bawah harga referensi internasional, maka nilai tambahan permintaan itu mencapai sekitar USD4,05 miliar atau sekitar Rp60,75 triliun dengan kurs Rp15.000 per dolar AS.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya menetapkan harga referensi CPO periode Agustus 2025 sebesar USD910,91 per metrik ton, naik dari bulan sebelumnya. Kenaikan harga referensi ini turut memicu penyesuaian pungutan ekspor CPO yang kini ditetapkan sebesar 10 persen, sebagaimana disampaikan dalam beleid Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berlaku sejak 17 Mei 2025.
Artinya, apabila pasar domestik menyerap lebih banyak produksi melalui skema B50, tekanan biaya ekspor dapat berkurang dan margin produsen bisa lebih stabil di dalam negeri.
Secara makro, tambahan kebutuhan 4,5 juta ton CPO dapat menjadi katalis pendapatan bagi emiten sektor sawit yang terintegrasi dengan produksi FAME.
Misalnya, bila satu emiten mampu mengamankan 5 persen dari tambahan permintaan nasional tersebut, maka volume penjualan tambahannya sekitar 225.000 ton CPO.
Dengan asumsi harga jual USD900 per ton, potensi pendapatan tambahan mencapai USD202,5 juta atau sekitar Rp3,04 triliun. Jika pangsa pasarnya mencapai 10 persen, potensi kenaikannya bisa menembus Rp6 triliun.
Namun, realisasi potensi itu tidak sepenuhnya bebas risiko. Menurut Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), tingkat utilitas pabrik biodiesel di Indonesia saat ini masih berada di kisaran 80–85 persen.
Kapasitas belum sepenuhnya optimal akibat fluktuasi pasokan CPO, jadwal perawatan fasilitas, serta kendala logistik dari lokasi pabrik ke terminal distribusi.
Di sisi lain, peningkatan permintaan FAME di dalam negeri berpotensi memperbaiki utilisasi pabrik dan memberikan stabilitas penjualan bagi emiten yang selama ini bergantung pada ekspor.
Selain itu, fluktuasi harga CPO dunia tetap menjadi variabel penting. Harga CPO yang tinggi, seperti posisi saat ini di atas USD900 per metrik ton, memang memperkuat nilai transaksi, tetapi juga meningkatkan biaya bahan baku bagi produsen biodiesel. Karena itu, efisiensi dan integrasi vertikal menjadi faktor pembeda.
Emiten yang memiliki perkebunan sawit sekaligus fasilitas pengolahan biodiesel, seperti Wilmar International, Sinar Mas Agro Resources and Technology, dan Tunas Baru Lampung, berpotensi menjaga margin meski harga input meningkat.
Selain sektor sawit, peluang juga terbuka bagi industri bioetanol. Pemerintah tengah mengkaji opsi perluasan penggunaan etanol sebagai bahan campuran bensin (E10 dan E20) untuk sektor non-PSO.
Meskipun skala program ini belum sebesar biodiesel, industri bioetanol dapat menjadi pelengkap dalam agenda transisi energi berbasis nabati.
Emiten seperti PT Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) yang memproduksi etanol dari molase memiliki posisi strategis apabila kebijakan ini diperluas.
Berdasarkan simulasi sederhana, jika kebutuhan tambahan etanol nasional mencapai 200.000 kiloliter dan satu produsen seperti MOLI mampu memenuhi 5 persen dari permintaan tersebut, maka volume penjualannya bisa bertambah 10.000 kiloliter.
Dengan asumsi harga jual rata-rata sekitar USD600 per ton, potensi tambahan pendapatannya dapat menembus puluhan miliar rupiah, tergantung kurs dan efisiensi produksi.
Skala ini memang lebih kecil dibandingkan dampak B50 pada sektor CPO, tetapi tetap signifikan bagi pelaku industri yang portofolionya terfokus pada produk etanol.
Secara keseluruhan, implementasi B50 berpotensi menciptakan nilai ekonomi tambahan hingga Rp60–70 triliun bagi rantai pasok sawit nasional. Porsi terbesar akan dinikmati emiten yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari perkebunan, pengolahan CPO, hingga produksi FAME.
Sementara bagi industri etanol, kebijakan ini membuka jalan menuju diversifikasi energi nabati yang lebih luas, terutama jika pemerintah mulai menerapkan mandatori campuran bioetanol secara bertahap. (*)
