KABARBURSA.COM – PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) sedang menyiapkan manuver besar. Emiten infrastruktur telekomunikasi ini membuka jalan bagi suntikan modal jumbo lewat Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) atau right issue bernilai triliunan rupiah.
“PMHMETD I ini telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni 2025,” tulis Sekretaris Perusahaan TOWR, Monalisa Irawan, dalam surat resmi kepada OJK tertanggal 2 Juli 2025.
Aksi korporasi ini dilaksanakan dengan rasio 100:619. Artinya, setiap pemegang 619 saham lama berhak membeli 100 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp680 per saham. Total saham baru yang diterbitkan mencapai 8.083.478.731 lembar atau setara 13,91 persen dari total saham setelah right issue.
Perseroan menjelaskan bahwa dana hasil right issue Rp5,49 triliun ini akan digunakan seluruhnya untuk menambah porsi kepemilikan pada entitas anak, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Saat ini, TOWR menguasai 99,99 persen saham Protelindo.
“Dana yang diperoleh akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Protelindo, mendukung pengembangan menara dan jaringan serat optik,” tulis manajemen TOWR dalam dokumen Informasi Tambahan PMHMETD I.
Proses distribusi HMETD akan dimulai pada 11 Juli 2025 dan pencatatan saham baru di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 14 Juli 2025. Masa perdagangan HMETD berlangsung hingga 18 Juli 2025, sementara distribusi saham hasil pelaksanaan berlangsung sampai 22 Juli 2025.
Salah satu dinamika penting dalam aksi ini adalah keputusan dua pemegang saham utama. PT Sapta Adhikari Investama (SAI), yang menggenggam 52,46 persen saham TOWR, memutuskan untuk tidak menggunakan haknya dalam PMHMETD I. Di sisi lain, PT Dwimuria Investama Andalan (DIA) akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya dan menjadi pembeli siaga.
“DIA telah menyatakan komitmennya untuk menyerap seluruh sisa saham yang tidak diambil pemegang HMETD lain hingga sebanyak 7.397.355.646 lembar,” tulis manajemen dalam prospektus.
Kondisi ini berpotensi mengubah komposisi kepemilikan saham TOWR secara signifikan. Jika seluruh saham baru diambil oleh DIA, maka kepemilikannya bisa meningkat dari 8,33 persen menjadi 20,86 persen. Sebaliknya, porsi SAI akan terdilusi ke 45,29 persen dan kepemilikan publik menurun ke 32,19 persen.
Manajemen TOWR menjelaskan bahwa setiap saham baru akan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan saham lama, termasuk dalam hal pembagian dividen. Namun, pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami dilusi maksimal sebesar 13,91 persen.
Dalam penjelasan tambahan, TOWR mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp5,5 triliun dari aksi ini akan langsung memperkuat struktur permodalan konsolidasi grup. Protelindo sebagai anak usaha strategis menjadi fokus investasi karena kontribusinya yang besar dalam pendapatan grup.
Kinerja keuangan TOWR pada tahun buku 2024 menunjukkan performa solid. Pendapatan bersih naik dari Rp11,74 triliun pada 2023 menjadi Rp12,73 triliun di 2024. Laba tahun berjalan tercatat Rp3,36 triliun, dengan margin EBITDA yang tinggi mencapai 84,02 persen.
Dalam laporan keuangan konsolidasian, total aset TOWR mencapai Rp54,34 triliun. Ekuitas tercatat sebesar Rp13,12 triliun, sementara liabilitas masih mendominasi di angka Rp41,21 triliun. Dengan rasio utang terhadap ekuitas (DER) mencapai 2,61 kali, aksi PMHMETD I diharapkan mengurangi tekanan leverage.
Menurut prospektus, salah satu risiko utama yang dihadapi perseroan adalah tingkat persaingan yang tinggi di industri penyewaan menara telekomunikasi dan jaringan fiber. Selain itu, konsentrasi pendapatan dari sejumlah operator besar juga menjadi tantangan struktural.
TOWR juga mencatat risiko lain berupa fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, mengingat sebagian biaya dan pembiayaan dalam denominasi dolar AS. Namun, manajemen menyatakan telah memiliki strategi lindung nilai dan efisiensi biaya untuk menjaga margin operasional.
Di sisi regulasi, saham baru hasil pelaksanaan HMETD tidak akan didaftarkan di luar negeri. “PMHMETD I hanya didistribusikan di Indonesia dan tunduk pada peraturan pasar modal Indonesia,” tulis manajemen dalam dokumen lampiran prospektus.
Menurut jadwal resmi, cum rights di pasar reguler dan negosiasi akan jatuh pada 8 Juli 2025. Ex-rights di pasar tunai berlangsung pada 11 Juli, dan masa pemesanan tambahan akan ditutup pada 22 Juli 2025. Penjatahan dilakukan pada 23 Juli dan pengembalian uang dilakukan pada 25 Juli 2025.
Kepemilikan saham yang tidak bulat pada HMETD akan dibulatkan ke bawah, dan sisa hak akan dijual oleh perusahaan. Hasil penjualan pecahan saham tersebut dimasukkan ke rekening TOWR sesuai aturan OJK.
Melalui keterbukaan informasi tertanggal 2 Juli 2025, manajemen menegaskan bahwa semua proses PMHMETD I telah melalui persetujuan RUPS dan dilaksanakan berdasarkan peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 yang telah diperbarui.
Adapun struktur modal dasar perusahaan setelah PMHMETD I akan tetap sebesar 200 miliar lembar saham. Namun saham yang ditempatkan dan disetor penuh akan meningkat dari 51 miliar menjadi 59,09 miliar lembar, termasuk saham treasuri sebanyak 977 juta saham yang tetap tidak berubah.
Di tengah aksi korporasi ini, TOWR tetap menjaga komitmen terhadap tata kelola dan transparansi. Perseroan menyatakan seluruh informasi dalam prospektus telah disiapkan berdasarkan ketentuan OJK dan tidak mengandung pernyataan menyesatkan.
“Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh data, laporan, dan pendapat dalam dokumen ini,” tulis TOWR dalam Informasi Tambahan PMHMETD I.
Secara historis, TOWR juga dikenal sebagai emiten yang konsisten membagikan dividen. Pada tahun buku 2024, TOWR membagikan dividen sebesar Rp800 miliar atau setara 23,8 persen dari laba bersih. Dalam tiga tahun terakhir, payout ratio berkisar antara 34 hingga 49 persen.
Dengan aksi right issue ini, investor publik memiliki dua pilihan: mengikuti aksi dan mempertahankan persentase kepemilikan, atau melepas haknya dengan risiko terdilusi. Sementara itu, investor institusi seperti DIA justru memperbesar pengaruhnya dalam struktur kendali emiten.
BEI dan OJK mengingatkan bahwa pemegang saham perlu mencermati semua ketentuan pelaksanaan, termasuk jadwal, formulir pemesanan, dan periode perdagangan HMETD. Setiap HMETD yang tidak dilaksanakan pada 18 Juli akan hangus dan tidak berlaku lagi.
Untuk investor ritel, informasi ini menjadi krusial dalam menentukan strategi investasi. Apalagi, kondisi pasar yang cenderung fluktuatif sepanjang pertengahan 2025 membuat keputusan atas hak memesan saham baru menjadi tantangan tersendiri. (*)
