KABARBURSA.COM – Di bawah kendali kapitalisme ekstraktif yang rakus, transformasi bisnis PT Harum Energy Tbk atau HRUM dari sektor pertambangan batu bara hulu menuju industri hilirisasi nikel adalah manifestasi nyata dari akumulasi modal yang mengorbankan keseimbangan ekologis. Narasi transisi energi yang kerap didengungkan emiten batu bara-nikel ini di lantai bursa terkelupas seketika oleh pembuktian metrik kuantitatif dalam Sustainability Report atau Laporan Keberlanjutan 2025 yang mereka laporkan sendiri. Peningkatan kapasitas produksi mineral strategis justru memicu ledakan konsumsi energi fosil secara ugal-ugalan dalam rentang waktu tiga tahun terakhir.
Data Sustainability Report 2025 HRUM menunjukkan bahwa pada 2023, saat portofolio bisnis perusahaan ini belum mengkonsolidasikan smelter PT Infei Metal Industry (IMI) ke dalam laporan keberlanjutannya, total penggunaan energi tercatat sebesar 1.054.527 Gigajoule (GJ).
Namun, begitu tungku-tungku peleburan logam milik anak usaha itu mulai beroperasi penuh dan dikonsolidasikan ke dalam laporan holding, angka tersebut melesat menjadi 37.211.743 GJ pada tahun 2024 dan melambung ekstrem hingga menyentuh 52.700.328 GJ pada tahun 2025. Secara matematika, dari titik dasar (baseline) tahun 2023 hingga realisasi tahun 2025, terjadi lonjakan konsumsi energi konsolidasi grup sebesar 4.897,53 persen.
Namun, lonjakan 4.897,53 persen tersebut sejatinya hanyalah angka moderat yang menyembunyikan realitas lebih kelam. Jika membedah komposisi energi tersebut—memisahkan antara energi fosil yang kotor dan energi terbarukan—akan ditemukan fakta bahwa ledakan konsumsi energi Harum Energy didorong hampir sepenuhnya oleh ketergantungan pada batu bara.
Data HRUM menunjukkan bahwa konsumsi energi tak terbarukan (fosil) milik grup perusahaan ini meledak secara eksponensial dari 790.200 Gigajoule pada 2023, lalu melesat fantastis ke 36.485.409 Gigajoule pada 2024, lantas meroket lagi menjadi 52.187.081 Gigajoule pada 2025. Secara matematis, ini bukan sekadar kenaikan, melainkan sebuah lonjakan gila-gilaan sebesar 6.504 persen. Kenaikan masif ini menjadi bahan bakar utama bagi PLTU captive yang menghidupi tungku-tungku smelter nikel mereka, sekaligus menjadi penyumbang emisi terbesar yang menguap ke udara.
Konsekuensi logis dari eksploitasi energi tak terbarukan berskala raksasa ini adalah membubungnya jejak emisi Gas Rumah Kaca atau GRK yang dilepaskan ke atmosfer. Laporan keberlanjutan HRUM mencatat total emisi karbon mereka–yakni Scope 1 dan Scope 2—pada 2023 berada di tingkat dasar sebesar 63.342 Ton CO2e.
Seiring dengan masifnya operasi manufaktur berat hilirisasi, akumulasi emisi meroket menjadi 3.058.235 Ton CO2e pada 2024, lalu terus melonjak melampaui 100 persen dalam waktu setahun terakhir hingga mencapai 6.169.103 Ton CO2e pada 2025. Hanya dalam kurun waktu dua tahun, jejak karbon emiten milik Keluarga Barki ini membengkak sebesar 9.639,3 persen.
Menghadapi bentangan data yang mengkhawatirkan tersebut, manajemen HRUM berlindung di balik argumentasi teknis manufaktur. Melalui pernyataan tertulis, Corporate Secretary PT Harum Energy Tbk, Renny Soependi, memberikan pembelaan normatif.
“Peningkatan konsumsi energi pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh bertambahnya kontribusi kegiatan pengolahan nikel secara signifikan yang memang lebih intensif energi. Karena itu, perubahan komposisi energi pada periode pelaporan perlu dilihat sebagai konsekuensi dari fase pengembangan bisnis hilirisasi, dimana pengolahan sumber daya alam dilakukan sendiri, dan bukan sebagai penurunan komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan,” katanya kepada KabarBursa.com, Rabu, 17 Juni 2026.
Eskalasi konsumsi energi fosil yang menembus angka puluhan juta Gigajoule itu memicu benturan perspektif tajam antara penguasa modal dan pemerintah. Kontradiksi ini menyingkap paradoks struktural soal bagaimana atas nama komoditas hijau masa depan, sebuah grup bisnis sah-sah saja melipatgandakan ketergantungan pada energi kotor di tingkat tapak.
Eskalasi konsumsi energi fosil yang menembus angka puluhan juta Gigajoule demi memoles rapor keuangan korporasi menyingkap paradoks yang memuakkan. HRUM dengan bangga mengklaim bahwa hilirisasi nikel adalah bagian dari komitmen "transisi hijau" mereka. Namun, data konsolidasi yang mereka laporkan sendiri ke publik justru menjeritkan fakta sebaliknya. Operasional mereka adalah mesin penghisap energi fosil yang masif, jauh dari nilai-nilai keberlanjutan.
Korporasi mungkin bisa berkelit dengan alasan perbedaan karakteristik industri, namun mereka tidak bisa lari dari fakta bahwa di bawah payung besar bernama "Harum Energy", emisi jutaan ton karbon dan lonjakan konsumsi energi fosil ribuan persen adalah tanggung jawab mutlak mereka. Tidak ada ruang bagi perusahaan untuk meminjam legitimasi Environment, Social, and Governance atau ESG jika operasionalnya justru merusak esensi dari ESG itu sendiri.
Teguran keras datang langsung dari pemerintah. Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM, Harris Yahya, secara lugas membongkar kemunafikan narasi korporasi tersebut. Ia menegaskan bahwa menjadikan konsolidasi bisnis sebagai alibi untuk "menghijaukan" lonjakan energi fosil adalah sebuah kekeliruan fatal yang menabrak logika keberlanjutan.
“Sebagai satu group perusahaan bisa saja penggunaan energi total dan total laba/rugi digabung, namun saya rasa tidak tepat jika dijadikan justifikasi untuk mengatakan ESG mendorong penggunaan energi fosil ribuan persen, karena ini bertentangan dengan prinsip ESG itu sendiri,” kata Harris kepada KabarBursa.com.
Pernyataan Harris adalah tamparan telak bagi narasi transisi energi HRUM. Ketika HRUM mendongkrak emisi hingga 9.640 persen dan menyebutnya sebagai "konsekuensi hilirisasi," mereka sedang menelanjangi diri sendiri. HRUM terbukti mengabaikan prinsip ESG demi rakusnya ambisi produksi perusahaan batu bara dan nikel mereka.
Mitos Transisi Hijau yang Ambles ke 1 Persen
Narasi besar yang dibangun HRUM dalam setiap laporan keberlanjutannya adalah transformasi bisnis menuju masa depan yang lebih hijau. Dengan bermitra bersama raksasa industri nikel asal Tiongkok, Eternal Tsingshan, HRUM mengklaim langkah diversifikasi ke hilirisasi nikel sebagai kontribusi nyata terhadap ekosistem kendaraan listrik dunia.
“Kami menyadari bahwa industri pertambangan bukan lagi sekadar penyedia bahan mentah, kami menjadi katalis penting bagi transisi energi global,” klaim Direktur Utama PT Harum Energy Tbk, Ray Antonio Gunara dalam Laporan Keberlanjutan HRUM 2025 halaman 7.
Namun, di balik jargon keberlanjutan tersebut, data empiris menunjukkan realitas yang bertolak belakang. Ketergantungan perusahaan terhadap energi fosil justru meningkat secara drastis seiring dengan ekspansi smelter nikel.
Data dalam Laporan Keberlanjutan 2025 HRUM mengungkapkan pergeseran profil energi yang mencolok. Pada 2023, porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam struktur konsumsi energi grup masih mampu mencapai 25,1 persen. Namun, angka tersebut terjun bebas hingga tersisa hanya 1,0 persen pada 2025. Sebaliknya, dominasi energi tak terbarukan—yang utamanya disuplai oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive untuk menyokong operasional smelter—telah menguasai 99,0 persen dari total konsumsi energi perusahaan yang mencapai 52,7 juta Gigajoule (GJ).
Menanggapi ketimpangan tajam antara klaim keberlanjutan dan realitas porsi energi tersebut, HRUM memberikan pembelaan normatif melalui Sekretaris Perusahaannya. Mereka bersikeras bahwa lonjakan energi fosil bukanlah indikasi kemunduran komitmen lingkungan.
“Bukan sebagai penurunan komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan. Di tingkat operasional, Perseroan tetap menjalankan berbagai upaya efisiensi, pengendalian konsumsi energi, pemanfaatan biodiesel B35 pada sarana tertentu, serta penguatan pengukuran dan pelaporan energi dan emisi,” kata Renny.
Secara teknis, penggunaan biodiesel B35 untuk armada kendaraan operasional dan tugboat memang tercatat dalam laporan perusahaan. Namun, secara proporsi energi, penggunaan biodiesel tersebut hanyalah upaya periferal di tengah masifnya konsumsi energi dari tungku Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) untuk pemurnian nikel.
Membandingkan efisiensi dari sarana pendukung transportasi dengan konsumsi 52,1 juta GJ energi fosil yang dibakar di smelter utama adalah perbandingan yang tidak sepadan. Narasi efisiensi energi yang diusung HRUM justru mengaburkan fakta bahwa inti operasional mereka kini nyaris sepenuhnya ditopang oleh bahan bakar fosil yang tidak berkelanjutan.
Menunda Solusi hingga 2032
Di tengah desakan global untuk melakukan dekarbonisasi industri, HRUM menetapkan target ambisius untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2055. Namun, peta jalan menuju target tersebut menyisakan celah kronologis yang cukup lebar. Upaya mitigasi emisi melalui pembangunan infrastruktur panel surya (photovoltaic) di wilayah tambang baru dijadwalkan akan mulai beroperasi pada tahun 2032.
Roadmap Net Zero Emission (NZE) PT Harum Energy Tbk menargetkan pencapaian bebas emisi gas rumah kaca pada 2055. Dalam peta jalan tersebut, pemanfaatan energi terbarukan melalui solar photovoltaic (PV) baru mulai direncanakan pada fase 2032–2045. Foto: Sustainability Report PT Harum Energy Tbk 2025.
Rencana ini menciptakan "jarak tempuh" emisi yang sangat panjang. Dengan jadwal operasional panel surya yang masih enam tahun ke depan, Harum Energy praktis membiarkan jutaan ton CO2e terus dilepaskan ke atmosfer dalam masa transisi ini. Dalam rentang waktu tersebut, margin laba dari hilirisasi nikel tetap dikejar dengan intensitas emisi yang terus meningkat, sementara tanggung jawab mitigasi ekologis ditunda hingga kapasitas produksi mencapai skala optimal di masa depan.
Saat dimintai tanggapan mengenai jeda waktu antara lonjakan emisi saat ini dengan rencana mitigasi di masa depan, pihak manajemen kembali memberikan jawaban yang menekankan pada langkah bertahap.
“Ke depan, Perseroan akan terus mengevaluasi peluang penggunaan energi yang lebih rendah karbon, energi terbarukan dan memperkuat langkah-langkah penurunan intensitas karbon secara bertahap, realistis, dan terukur,” kata Renny.
Definisi "bertahap, realistis, dan terukur" yang dikedepankan manajemen tampak lebih condong pada pendekatan pragmatis bisnis daripada urgensi iklim. Bagi korporasi, penundaan investasi energi bersih hingga 2032 mungkin dinilai realistis secara kalkulasi arus kas dan capital expenditure. Namun, secara substansi keberlanjutan, penundaan ini melegitimasi praktik emisi tinggi sebagai "konsekuensi yang wajar" dari fase pengembangan bisnis.
Dengan memprioritaskan akselerasi produksi di atas percepatan transisi energi, rencana 2055 tersebut berisiko hanya menjadi janji di atas kertas, sementara realitas operasional di lapangan terus mencatatkan jejak karbon yang kian dalam setiap tahunnya.(*)
