KABARBURSA.COM — Agenda hilirisasi aluminium yang tengah dipercepat pemerintah dinilai berpotensi memunculkan tantangan baru terhadap keberlanjutan pasokan bahan baku nasional. Centre for Research on Energy and Clean Air atau CREA memperkirakan lonjakan pembangunan kilang alumina dan smelter aluminium dapat meningkatkan kebutuhan bijih bauksit hampir lima kali lipat sehingga cadangan terbukti Indonesia berisiko habis dalam waktu kurang dari 12 tahun.
Dalam laporan bertajuk Indonesia’s Aluminium Downstream: Following Nickel into a Captive Coal Boom, CREA memproyeksikan kapasitas produksi alumina Indonesia akan meningkat dari 7 juta ton pada 2025 menjadi 32,5 juta ton pada 2030. Seiring ekspansi tersebut, kebutuhan bijih bauksit diperkirakan melonjak dari sekitar 14 juta ton menjadi sekitar 65 juta ton per tahun apabila seluruh proyek yang direncanakan terealisasi.
Menurut CREA, dengan tingkat konsumsi tersebut, cadangan bauksit terbukti Indonesia yang saat ini sekitar 1 miliar ton diperkirakan hanya mampu menopang kebutuhan industri selama kurang dari 12 tahun. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila pengembangan kapasitas pengolahan tidak diimbangi dengan kesiapan pasokan bahan baku dari sektor hulu.
Analis Industri CREA Syahdiva Moezbar menilai percepatan hilirisasi justru dapat menciptakan kerentanan baru apabila tidak disertai perencanaan sumber daya mineral dan energi yang matang.
“Ekspansi yang tidak terkendali justru dapat menciptakan kerentanan baru terkait keamanan sumber daya dan pasokan energi. Risiko ini diperparah oleh ketergantungan yang sangat besar pada investasi asing terutama dari Tiongkok, serta dominasi tenaga kerja kontrak,” kata Syahdiva Moezbar, dalam laporan mereka yang dilihat Jumat, 3 Juli 2026.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan seluruh proyek hilirisasi dibangun berdasarkan kondisi riil cadangan mineral serta didukung sistem energi yang lebih berkelanjutan.
“Untuk melindungi industri dan mengurangi dampak lingkungannya, pemerintah harus memastikan bahwa proyek-proyek yang sedang berjalan transparan, berdasarkan penilaian realistis terhadap cadangan dan pasokan bijih, dan mencakup rencana energi terintegrasi yang menghindari ketergantungan pada energi berbasis fosil,” ujarnya.
CREA menjelaskan terdapat ketimpangan antara kecepatan pembangunan fasilitas pengolahan dengan kemampuan pengembangan tambang bauksit baru. Dalam laporan tersebut disebutkan pembangunan tambang bauksit dapat memerlukan waktu hingga delapan tahun sejak tahap eksplorasi hingga produksi, sedangkan pembangunan kilang alumina hanya membutuhkan sekitar dua hingga tiga tahun. Perbedaan ini dinilai berpotensi menciptakan feedstock bottleneck atau hambatan pasokan bahan baku di masa mendatang.
Laporan itu juga mencatat pemerintah telah memperketat tata kelola pasokan bauksit melalui perubahan mekanisme persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi tahunan serta penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA). Namun, kebutuhan bauksit domestik yang diproyeksikan terus meningkat dinilai tetap berpotensi melampaui pasokan yang tersedia apabila seluruh proyek hilirisasi berjalan sesuai rencana.
CREA bahkan mengungkapkan kekhawatiran serupa sebelumnya juga telah disampaikan oleh perusahaan aluminium pelat merah, yang meminta pemerintah menahan pembangunan kilang baru agar umur cadangan bauksit dapat menopang operasional smelter dalam jangka panjang.
Menurut lembaga tersebut, tanpa perencanaan yang lebih terintegrasi, Indonesia berisiko menghadapi situasi di mana kapasitas pengolahan terus bertambah, sementara pasokan bahan baku domestik tidak lagi mencukupi sehingga pada akhirnya membuka peluang meningkatnya ketergantungan terhadap impor bauksit.(*)
