KABARBURSA.COM – Pemerintah akan mulai memberlakukan mandatori biodiesel 50 persen atau B50 pada Rabu, 1 Juli 2026. Di tengah semangat memperkuat ketahanan energi nasional, Institute for Essential Services Reform (IESR) justru mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijalankan tanpa menghitung ulang seluruh risikonya.
Menurut IESR, pencampuran biodiesel ke dalam solar memang dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Namun, menjadikan B50 sebagai strategi utama transisi energi dinilai bukan pilihan terbaik apabila pemerintah ingin membangun sistem energi yang berkelanjutan.
Lembaga itu menilai elektrifikasi sektor transportasi, peningkatan penggunaan kendaraan listrik, serta penerapan standar efisiensi bahan bakar justru menawarkan manfaat yang lebih besar dalam memperkuat kemandirian energi sekaligus menekan emisi karbon dalam jangka panjang.
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menjelaskan setiap kebijakan energi selalu membawa konsekuensi yang harus diperhitungkan secara menyeluruh. Menurutnya, keputusan mempercepat implementasi B50 lahir ketika pemerintah menghadapi krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz pada akhir Februari lalu yang sempat memicu lonjakan harga minyak dunia dan mengganggu pasokan impor minyak Indonesia.
“Pemerintah perlu melihat penerapan B50 secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengurangan impor solar, tetapi juga dari dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan,” ujar Fabby dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Juni 2026.
IESR mengingatkan peningkatan kebutuhan crude palm oil (CPO) untuk memenuhi kebutuhan B50 juga berpotensi memunculkan efek berantai di sektor lain. Permintaan bahan baku yang meningkat dapat memengaruhi pasokan minyak sawit untuk kebutuhan pangan, mendorong kenaikan harga minyak goreng, meningkatkan inflasi, hingga memberi tekanan terhadap kesejahteraan petani kecil.
Selain itu, lonjakan kebutuhan CPO juga dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap lingkungan apabila perluasan lahan perkebunan tidak diikuti tata kelola yang lebih baik.
Di sisi lain, IESR menilai alasan ekonomi yang sebelumnya melandasi percepatan implementasi B50 kini mulai berubah. Harga minyak dunia tidak lagi setinggi saat krisis, risiko gangguan impor juga mulai mereda, sementara pemerintah telah melakukan diversifikasi pasokan minyak dan kapasitas produksi solar dalam negeri, termasuk dari Kilang Balikpapan mulai bertambah.
Sebaliknya, harga CPO masih bertahan pada level tinggi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya implementasi B50 apabila selisih harga biodiesel dengan solar semakin melebar. Karena itu, pemerintah diminta menghitung ulang seluruh beban kebijakan sebelum memperluas penerapannya.
Dalam kajiannya, IESR menyebut elektrifikasi transportasi memberikan manfaat yang lebih besar dibanding mengandalkan biodiesel semata. Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, kendaraan listrik juga dinilai mampu memperkuat ketahanan energi apabila pasokan listriknya semakin banyak berasal dari energi terbarukan.
Berdasarkan pemodelan IESR, penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai diperkirakan mampu mengurangi emisi hingga 46 juta ton karbon dioksida pada 2060. Angka tersebut dapat meningkat menjadi sekitar 210 juta ton apabila dibarengi pembatasan usia kendaraan.
Dalam skenario tersebut, jumlah kendaraan listrik diproyeksikan mencapai sekitar 66 juta mobil listrik dan 143 juta sepeda motor listrik pada 2060.
IESR juga memperkirakan peningkatan penggunaan transportasi umum dari 16 persen menjadi 40 persen pangsa perjalanan mampu memangkas emisi sekitar 101 juta ton karbon dioksida pada tahun yang sama.
Sementara itu, peningkatan mandatori biodiesel hingga B60 diperkirakan hanya mampu menurunkan emisi sekitar 88 juta ton karbon dioksida pada 2060. Perhitungan tersebut bahkan belum memasukkan emisi yang muncul akibat perubahan penggunaan lahan.
Temuan itu menunjukkan bahwa memperluas penggunaan biodiesel saja belum cukup untuk menghasilkan penurunan emisi yang optimal apabila dibandingkan dengan kombinasi elektrifikasi kendaraan dan perbaikan sistem transportasi.
IESR juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan kebijakan biodiesel sebagai alasan untuk menunda agenda transisi energi yang lebih mendasar. Menurut lembaga tersebut, dekarbonisasi sektor transportasi membutuhkan strategi yang lebih komprehensif melalui percepatan kendaraan listrik, penguatan transportasi publik, penerapan standar efisiensi kendaraan, peningkatan bauran energi terbarukan, hingga pembangunan infrastruktur pengisian daya yang merata.
Karena itu, IESR meminta pemerintah melakukan evaluasi terbuka terhadap manfaat, biaya, serta berbagai risiko implementasi B50. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan energi tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga tetap sejalan dengan target dekarbonisasi, ketahanan energi nasional, stabilitas harga, dan perlindungan masyarakat.
“Kebijakan energi harus dirancang agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun sektor lain,” kata Fabby.(*)
